BBPOM Semarang Musnahkan 114 Obat Tradisional Ilegal

ABOUTSEMARANG – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang musnahkan 114 obat tradisional berupa minuman cair dan serbuk yang mengandung bahan kimia berbahaya.

Pemusnahan dilakukan di Kantor BBPOM Semarang, di Jalan Sukun Raya, Banyumanik, Kota Semarang, Senin (27/3) dengan menggandeng perusahaan swasta yang menangani pemusnahan obat.

Kepala BBPOM Semarang, Sandra MP Linthin mengatakan, 114 item ini merupakan hasil tangkapan kepada tiga tersangka dari tiga wilayah berbeda pula.

“Ada 114 item obat. Ini hasil penangkapan tersangka berinisial H-E di Magelang, tersangka B-W di Klaten dan tersangka H di Sukoharjo,” kata Sandra usai pemusnahan, Senin (27/3).

Dia menjelaskan, efek obat dan jamu tradisional ilegal tersebut memang secara instan, namun efek negatif akan dirasakan setelah tiga hingga empat tahun kemudian.

“Obat tradisional ini mengandung kimia obat. Obat tradisional itu kan gunanya menjaga kesehatan, bukan mengobati. Jadi, tidak boleh ada kimianya. Efeknya memang ces pleng. Tapi nanti empat tahun kedepan terasa efeknya. Ini membahayakan,” bebernya.

Obat tradisional itu diantaranya untuk pegal linu dan rematik. Dosisnya pun empat kali lebih tinggi dari resep dokter.

Barang bukti merupakan barang hasil penyitaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BBPOM Semarang terhadap 3 tersangka yang telah melanggar pasal pidana di Bidang Obat dan Makanan pada trimester pertama pada tahun 2023.

Total nilai keekonomisan dari barang bukti dimusnahkan sebesar Rp675 juta. Beberapa barang bukti ditemukan antara lain Kunci Mas botol, Jamur Mas botol, Tawon Klanceng Botol, Wantong pegal linu botol, putri sakti botol, Urat Madu serbuk/ kapsul, tawon liar serbuk, Beruang Putih serbuk/ kapsul, kopi Cleng penambah stamina dan sebagainya.

BACA JUGA :   Cegah Peredaran Obat Ilegal, Pemprov Jateng Dukung Kolaborasi BPOM dan KPID

“Komoditi yang dimusnahkan memiliki total nilai keekonomisan sebesar Rp 675 Juta. Beberapa barang bukti tersebut diakui sudah sering ditemukan di beberapa pasar tradisional,” ungkap Sandra.

Sandra menegaskan, terhadap ketiga pelaku yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat dan jamu tradisional tidak memenuhi standar atau tidak memiliki perizinan usaha.

“Maka, akan dikenakan Pasal 196 UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Selain itu, juga dikenakan pasal 197 Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo, Bab III Kesehatan Obat dan Makanan, UU No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dengan ancaman pidana maksimal 1,5 miliar rupiah, atau dipenjara maksimal 15 tahun,” tegasnya. (***)

Sharing:

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan