Biaya Haji 2023 Diisukan Naik 2x Lipat Menjadi Rp69 Juta, Ini Rinciannya

ABOUTSEMARANG – Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan adanya kenaikan biaya Haji 2023 menjadi Rp69,19 juta.

Usulan kenaikan biaya Haji itu muncul saat Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (19/1) lalu.

“Tahun ini pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH [Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji] per jemaah sebesar Rp98.893.909,” kata Yaqut.

Menurut dia langkah tersebut diperlukan untuk menjaga keberlangsungan dana nilai manfaat di masa depan. Komposisi yang dibayar calon jemaah haji nantinya sebesar Rp69.193.734,00 atau 70 persen dan nilai manfaat (optimalisasi) sebesar Rp29.700.175,11 atau 30 persen.

Sebelumnya, biaya perjalanan haji per jemaah yakni Rp39,9 juta, dengan nilai manfaat (optimalisasi) sebesar Rp58,49 juta (59,46 persen).

Adapun rincian usulan biaya haji 2023 yakni:

  • Biaya penerbangan dari embarkasi ke Arab Saudi (PP) sebesar Rp33,98 juta
  • Akomodasi Makkah Rp18,77 juta
  • Akomodasi Madinah Rp5,6 juta
  • Living cost Rp4,08 juta
  • Visa Rp1,22 juta
  • Paket layanan Masyair Rp5,54 juta.

Yaqut mengatakan, hal ini masih menjadi usulan pemerintah. Terkiat berapa biaya yang disepakati masih menjadi perhitungan.

“Ini baru usulan, berapa biaya yang nanti disepakati, tergantung pembicaraan di Panja,” ucapnya.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB Marwan Dasopang menyatakan keputusan final terkait biaya haji 2023 ditetapkan paling lambat 14 Februari.

“Kami terus FGD, terus diskusi sampai nanti rencana kami akan putuskan di tanggal 13 atau 14 Februari,” tutur Marwan, Sabtu (21/1).

BACA JUGA :   Kemenag Hentikan Sementara Pengajuan Izin PAUD Alquran dan Rumah Tahfidz Alquran

Marwan menjelaskan pembahasan biaya haji tahun ini harus diselesaikan segera, karena calon jemaah membutuhkan waktu untuk pelunasan.

DPR RI dan Kemenag kemudian sepakat menetapkan batas akhir keputusan itu pada 14 Februari, sehingga calon jemaah tahun ini memiliki rentang waktu setidaknya satu bulan untuk melunasi biaya haji.

Hingga 14 Februari mendatang, Komisi VIII DPR akan mendalami usulan pemerintah sekaligus memastikan kemampuan calon jemaah haji dalam membayar pelunasan. Mereka juga akan mengecek rincian biaya tersebut untuk memastikan akurasi harga. (***)

Sharing:

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan