Catat! Ini Daftar Lengkap Biaya Pembuatan SIM Terbaru November 2022

ABOUTSEMARANG – Artikel ini berisi informasi biaya pembuatan surat izin mengemudi (SIM) terbaru.

Adapun biaya pembuatan SIM sendiri memang sudah diatur oleh pihak kepolisian. Namun, baru-baru ini ada perubahan aturan terkait biaya pembuatan SIM tersebut.

Hal tersebut disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dengan menerbitkan surat telegram nomor ST/2387/X/YAN.1.1./2022 per 31 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Kakorlantas Polri Irjen Firman Shantyabudi atas nama Kapolri.

Dilansir dari telegram, Jenderal Listyo Sigit memberikan pengarahan untuk menghindari adanya pungutan liar (pungli).

Dalam telegram tersebut, Kapolri menegaskan kepada seluruh personel untuk tidak memungut biaya apa pun pada pelayanan penerbitan SIM selain pungutan biaya PNBP SIM sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Polri.

Pada telegram itu juga termaktub biaya penerbitan SIM baru. Berikut ini daftarnya:

Penerbitan SIM Baru

  • SIM A, A Umum, B I, B I Umum, B II, dan B II Umum sebesar Rp 120 ribu.
  • SIM C, C I, dan C II sebesar Rp 100 ribu.
  • SIM D dan D I sebesar Rp 50 ribu.
  • SIM Internasional sebesar Rp 250 ribu.

Penerbitan SIM Perpanjangan

  • SIM A, A Umum, B I, B I Umum, B II, B II Umum Rp 80 ribu.
  • SIM C, C I, CII Rp 75 ribu.
  • SIM D dan D I Rp 30 ribu.
  • SIM Internasional Rp 225 ribu.

Sementara itu, bagi warga yang gagal melakukan ujian untuk mendapatkan surat izin mengemudi atau SIM, kini dapat mengulangi di hari yang sama. Keputusan itu merupakan arahan terbaru Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

BACA JUGA :   Seragam Baru Satpam Warna Krem Mulai Digunakan Tahun 2023, Tahun Ini Masih Transisi

Arahan tersebut dituangkan dalam surat telegram nomor ST/2386/X/YAN.1.1./2022 per 31 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Kakorlantas Polri Irjen Firman Shantyabudi atas nama Kapolri.

“Bagi peserta yang dinyatakan tidak lulus ujian penerbitan SIM, dapat langsung melaksanakan ujian ulang pada hari itu juga atau dalam kurun waktu 14 hari kerja terhitung mulai tanggal dinyatakan tidak lulus,” bunyi poin arahan Kapolri dalam surat telegram tersebut, Selasa, 1 November 2022.

Selain itu, telegram Kapolri itu menjelaskan bahwa ujian SIM dilaksanakan paling banyak dua kali di hari yang sama tiap orang.

Kemudian, Kapolri meminta Satpas menyiapkan pelatihan bagi calon peserta uji yang akan melaksanakan ujian ataupun peserta uji yang akan melaksanakan ujian ulang.

Tes Kesehatan dan Psikologi

Arahan Kapolri selanjutnya adalah pelaksanaan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani (psikologi) calon peserta uji SIM adalah di luar mekanisme penerbitan SIM dan dilaksanakan di luar area Gedung Satpas.

“Calon peserta ujian SIM dapat memilih sendiri dokter dan psikolog yang sudah mendapat rekomendasi sesuai ketentuan,” tulis telegram tersebut.

Dalam hal ini, biaya pemeriksaan tersebut dipungut langsung oleh dokter/psikolog pada pelayanan pemeriksaan kesehatan.

Kapolri juga melarang petugas pelayanan penerbitan SIM menyalahgunakan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan tersebut untuk melakukan pungutan biaya lain, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Selain itu, petugas juga diminta untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian melekat pada pelaksanaan pelayanan penerbitan SIM dengan melibatkan fungsi Propam Polri.

Lebih lanjut, Kapolri meminta jajaran melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan pembuatan maupun biaya penerbitan SIM sesuai ketentuan serta larangan pembuatan SIM melalui calo dan contact center pelayanan aduan masyarakat pada papan informasi, banner, spanduk, ataupun media informasi lainnya yang mudah dibaca oleh masyarakat.

BACA JUGA :   Bertambah! Sebanyak 97 Personel Polisi Diperiksa Terkait Kasus Sambo

Adapun contact center pelayanan dan pengaduan yang disosialisasikan adalah 1500-669 (TELP NTMC), 9119 (SMS CENTER NTMC) DAN 081901500669 (WA CENTER NTMC). Serta contact center pada tiap Satpas.

Bagi Satpas yang melakukan pelanggaran akan dikenai langkah-langkah berupa pemutusan sistem aplikasi SIM online pada Satpas yang melakukan pelanggaran dalam kurun waktu tertentu.

Dalam telegram ini, Kapolri juga meminta Kapolres memaparkan pada Kakorlantas Polri terkait pelanggaran dan tindakan yang akan dilakukan guna mencegah terjadinya kembali pelanggaran.

Para Kapolres juga diminta membuat surat pernyataan dengan diketahui oleh Dirlantas terkait komitmen untuk tidak melakukan pelanggaran kembali.***

Sharing:

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan