FKSPN Jateng Serahkan Kajian Mekanisme Penghitungan Upah Minimum Provinsi kepada Ganjar Pranowo

ABOUTSEMARANG – Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) Jawa Tengah menyerahkan kajian tentang mekanisme penghitungan Upah Minimum Provinsi Tahun 2023 kepada Gubernur Ganjar Pranowo.

Ketua FKSPN Jawa Tengah Nanang Setyono saat Rapat Kerja Wilayah II di Semarang, Senin, mengatakan kajian yang diberikan buruh tersebut diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum tahun 2023.

Menurut dia, gubernur berpeluang untuk membuat terobosan sehingga upah minimum Jawa Tengah pada 2023 akan lebih baik.

“Beri ruang bagi para bupati/wali kota untuk mengusulkan upah masing-masing karena mereka yang mengerti daerahnya,” kata dia.

Ia menambahkan persoalan ekonomi menjadi pekerjaan rumah untuk mencari cara mengatasi dan menghadapinya.

“Dampak ekonomi ini tidak hanya dirasakan dunia usaha, namun juga buruh,” tambahnya.

Sementara itu, Gubernur Ganjar Pranowo mengatakan usulan tentang besaran upah minimum 2023 sudah disampaikan ke Kementerian Tenaga Kerja.

Meski demikian, kata dia, masih ada waktu untuk membahas besaran upah tersebut sebelum ditetapkan pada 21 November 2022.

“Perlu ada kesepakatan antara buruh dan pengusaha, di mana pemerintah nanti akan ada di atasnya,” katanya.

Ia menambahkan kondusivitas penting untuk membangun hubungan industrial di Jawa Tengah.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengakui, perlu adanya review dalam penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) yaitu PP 36 tahun 2021. Menurutnya, PP tersebut akan menjadi acuan dalam penetapan UMP oleh pemerintah pusat yakni Kemenaker. Kemudian, UMP inilah yang akan menjadi acuan untuk menerapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

BACA JUGA :   Ganjar Ikut Tanam Pohon Agar Tak Banjir dan Longsor

“Jadi UMP ini akan ditetapkan tanggal 21, yang menetapkan dari pusat, formula sesuai dengan PP, nah, pada saat ditetapkan, akan jadi acuan menetapkan UMK, kalau dihitung UMK kita di masing-masing tempat, rasa rasanya dengan formula itu, yah perlu mendapatkan review,” papar Ganjar.

Pihaknya akan melakukan komunikasi dengan pusat untuk bisa memberikan formula UMP yang baik agar UMK nantinya juga lebih baik. Ganjar menyebut jika formula yang saat ini ada diterapkan maka akan ada daerah yang mengalami kenaikan upah hingga 17 persen. Jika pengusaha setuju maka tidak ada masalah, namun jika pengusaha merasa keberatan maka nantinya akan bermasalah lagi.

“Contoh ada satu Kabupaten/Kota yang setelah diterapkan kenaikannya tinggi banget sampai 17 persen. Kalau pengusahanya iya, ya seneng aja gitu. Bagus itu. Kalau kemudian tidak bisa diterapkan akan terjadi masalah lagi. Maka saya sampaikan pada kawan kawan buruh, masih ada kesempatan,” ungkapnya.

Ia mengatakan, saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga sudah mengirim surat bernomor 561/0017494 yang ditujukan kepada Menteri Ketenagakerjaan RI dan ditandatangani Sekda Provinsi Jateng, Sumarno pada 31 Oktober 2022. Dalam surat tersebut berIsi yang mencakup beberapa usul buruh antara lain kenaikan upah 13 persen dan usulan menggunakan tingkah inflasi sebagai acuan upah.

“Kemarin ada yang usul satu, inflasi tapi janga 100 persen inflasi, tapi 150 persen inflasi. Itu agak kongkrit usulannya. Maka kita jadikan pertimbangan. (Inflasi Jateng) Kondisi relatif terkendali, tapi kan relatif tinggi,” pungkasnya. (***)

Sharing:

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan