Jokowi Teken PERPU No. 2/2022 Pengganti UU Cipta Kerja, Ini Isinya

ABOUTSEMARANG – Pemerintah resmi menerbitkan PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tanggal 30 Desember 2022 yang telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) ini menjadi pengganti Undang-Undang Cipta Kerja yang disebut inkonstitusional berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No 38/PUIU 7/2009.

“Hari ini telah diterbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 dan tertanggal 30 Desember 2022,” kata Airlangga yang didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD serta Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej, di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (30/12).

Airlangga menegaskan, penerbitan Perppu dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan mendesak, dalam mengantisipasi kondisi global, baik yang terkait ekonomi maupun geopolitik.

Airlangga juga menyampaikan, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait Undang-Undang Cipta Kerja sangat memengaruhi perilaku dunia usaha, baik di dalam maupun di luar negeri.

Di sisi lain, pemerintah terus berupaya untuk menjaring investasi sebagai salah satu kunci pertumbuhan ekonomi.

Oleh karena itu, keberadaan Perppu ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, termasuk bagi pelaku usaha.

Ia mengungkapkan dibutuhkan kepastian untuk mengejar target investasi yang ditetapkan. “Kita sudah mengatur budget defisit di bawah 3% dan mengandalkan investasi, jadi tahun depan investasi kita naik Rp 200 triliun ini penting kepastian hukum diadakan. Sehingga dengan Perppu diharapkan kepastian hukum bisa terisi,” ujar dia.

Menko Polhukam Mahfud MD terkait Perppu Nomor 2 Tahun 2022 ini karena alasan mendesak. Sesuai putusan MK No 138 PUU 2009. Alasan dikeluarkan Perppu karena kebutuhan mendesak, kegentingan memaksa untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat dengan UU. Sehingga terjadi kekosongan hukum atau tidak memberi kepastian.

BACA JUGA :   Tok! Mahfud MD Resmi Jadi Bakal Cawapres Pasangan Ganjar Pranowo

“Lalu prosedur hukum ini tidak bisa dibahas secara normal melalui tahap satu, tahap sekian lagi dan seterusnya,” jelas dia.

Dia menjelaskan diundangkannya Perppu Nomor 2 ini didasarkan pada alasan mendesak yaitu untuk dampak perang Ukraina yang secara global dan nasional mempengaruhi negara lain termasuk Indonesia yang menghadapi ancaman inflasi, stagflasi, krisis multisektor, suku bunga, geopolitik dan krisis pangan.

Pemerintah harus mengambil langkah strategis dan tenggat yang ditentukan putusan MK maka pemerintah akan ketinggalan untuk antisipasi dan menyelamatkan oleh sebab itu diperlukan langkah strategis bisa dilakukan.

Berikut pokok-pokok aturannya:

  1. Pekerja alih daya sebelumnya di UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja, membuka kepada seluruh sektor usaha dengan Perppu ini berubah menjadi diatur jenis pekerjaannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah.
  2. Perubahan sinkronisasi harmonisasi dengan tata cara penyusunan perundang-undangan termasuk pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah dan daerah.
  3. Perubahan lain menyangkut penyempurnaan pengaturan sumber daya air.

(atn)

Sharing:

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan