KAI Himbau Masyarakat Agar Tingkatkan Disiplin Berlalu Lintas untuk Cegah Kecelakaan

ABOUTSEMARANG – PT Kereta Api Indonesia (Persero) mengungkapkan rasa duka dan penyesalannya atas terjadinya tiga insiden kecelakaan lalu lintas dalam satu hari pada Minggu (14/1).

Kejadian tersebut melibatkan tabrakan antara mobil dan KA Gaya Baru Malam Selatan di Kabupaten Klaten, antara mobil dan KA Wijayakusuma di Kabupaten Banyuwangi, serta antara mobil dan KA Datuk Blambangan di Kota Tebing Tinggi. Seluruh kejadian tersebut menyebabkan tiga orang meninggal dunia.

“KAI prihatin dan menyesalkan kejadian tersebut, serta menyampaikan ucapan turut belasungkawa kepada para keluarga korban,” ujar Direktur Utama KAI – Didiek Hartantyo

Didiek menekankan bahwa kereta api menggunakan jalur khusus dan tidak dapat berhenti dengan segera. Oleh karena itu, para pengguna jalan diharapkan untuk memberikan prioritas kepada pergerakan kereta api.

“Seluruh pengguna jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api saat melalui perlintasan sebidang. Hal tersebut sesuai UU 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian pasal 124 dan UU 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 114,” katanya.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Pasal 124 menyatakan bahwa pada perpotongan antara jalur kereta api dan jalan, pengguna jalan diwajibkan memberikan prioritas kepada perjalanan kereta api.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 114 menegaskan bahwa pada perlintasan antara jalur kereta api dan jalan, pengemudi kendaraan harus berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api mulai ditutup, atau ada isyarat lain.

BACA JUGA :   Peringati 25 Tahun KA Kaligung, KAI bersama Komunitas RF Tegal Gelar Hias Kereta dan Pameran Foto Kereta

Mereka juga diharuskan memberikan prioritas kepada kereta api dan kendaraan yang lebih dahulu melintas rel.

KAI juga menyoroti pentingnya evaluasi keselamatan perlintasan sebidang di wilayah masing-masing oleh pemilik jalan sesuai kelasnya (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah).

Pemilik jalan bertanggung jawab untuk mengelola perlintasan sebidang, termasuk melengkapi perlengkapan keselamatan atau menutup perlintasan yang dianggap membahayakan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No 94 Tahun 2018, wewenang penanganan dan pengelolaan perlintasan sebidang antara jalur kereta api dan jalan ada pada pemilik jalannya.

Menteri mengelola perlintasan di jalan nasional, Gubernur di jalan provinsi, dan Bupati/Wali Kota di jalan kabupaten/kota dan desa.

KAI mendorong agar Pemerintah Daerah, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) lebih memperhatikan aspek keselamatan di perlintasan sebidang, termasuk menyediakan peralatan keselamatan seperti rambu-rambu, penerangan, palang pintu, dan penjaga perlintasan sebidang bagi pengguna jalan raya.

“KAI berharap peran aktif semua pihak untuk dapat melakukan peningkatan keselamatan pada Perlintasan sebidang demi keselamatan bersama. Masyarakat juga diharapkan agar berhati-hati saat akan melintasi perlintasan sebidang, dan disiplin mematuhi rambu-rambu yang terdapat di perlintasan sebidang. Pastikan jalur yang akan dilalui sudah aman, tengok kanan dan kiri, serta patuhi rambu-rambu yang ada,” ujar Didiek.

Demi meningkatkan keamanan perjalanan kereta api, KAI bekerja sama dengan pihak terkait berencana untuk menutup perlintasan tersebut, sehingga insiden serupa tidak akan terjadi kembali.

KAI memberikan dukungan sepenuhnya terhadap semua inisiatif penutupan perlintasan sebagai langkah untuk memastikan keselamatan dan keamanan bersama.

“KAI mengimbau masyarakat untuk berhati-hati saat akan melintasi perlintasan sebidang jalan raya dengan jalur kereta api. Pastikan jalur yang akan dilalui sudah aman, tengok kanan dan kiri, serta patuhi rambu-rambu yang ada,” tutup Didiek.***

Sharing:

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan