KSPI Jateng Minta Pemerintah Tidak Terbitkan SE THR Karena Bisa Sebabkan Kisruh

ABOUTSEMARANG – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Tengah (Jateng) meminta kepada Menteri Tenaga Kerja untuk tidak menerbitkan Surat Edaran (SE) terkait THR tahun 2022.

Hal ini dilakukan KSPI Jateng menyikapi tentang SE THR tahun 2022 di mana pada minggu ini aturan terkait hal tersebut rencananya akan diterbitkan.

Sekretaris KSPI Jateng, Aulia Hakim, S.H mengatakan, penerbitan SE tersebut justru akan membuat kisruh di Jateng mengingat pada 2 tahun lalu, SE THR dianggap selalu memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk mencicil atau menunda pembayaran THR.

“KSPI Jateng meminta kepada Pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja Ibu ida fauziyah untuk tidak menerbitkan Surat Edaran ataupun dalam bentuk lain yang justru membuat kisruh dan tidak kondusif di jawa tengah seperti 2 tahun yang lalu, dimana SE THR yang terbit selalu lebih condong ke kekanan dengan memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk mencicil atau menunda pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan,” katanya melalui press release, Senin, 4 April 2022.

Sebelumnya, pada tahun 2022 diketahui Menteri Tenaga Kerja telah menerbitkan Surat Edaran No.M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Dalam Masa Pandemi Covid-19.

Menurut Aulia, SE yang diterbitkan pada tahun 2020 lalu membuka celah kepada perusahaan hitam untuk membayar THR secara bertahap atau dicicil bahkan ada yang sampai ditunda.

Oleh sebab itu, Aulia dan pihaknya berharap agar THR tahun 2022 bisa dibayarkan secara penuh 100 persen dan tidak dicicil oleh perusahaan serta diberikan pada H-7 menjelang Hari Raya Idul Fitri.

BACA JUGA :   Pemkot Semarang Serahkan Santunan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Kepada Pekerja Rentan

Tidak hanya itu, Auli dan pihaknya juga meminta agar pemerintah bisa meningkatkan pengawasan dan menindak tegas perusahaan yang maish belum membayarkan THR tahun 2020 dan 2021 lalu.

“Kami juga meminta pemerintah untuk meningkatkan pengawasan dan menindak tegas perusahaan yang masih belum membayarkan THR tahun 2020 dan 2021 yang lalu,” ungkap Aulia.

Sementara itu, tujuan KSPI melakukan press release lebih awal agar dapat mengingatkan pemerintah khususnya Menteri Tenaga Kerja agar jangan gegabah dalam mengeluarkan regulasi terkait THR.

Hal ini karena masyarakat Jawa Tengah saat ini sedang dalam kondisi yang sulit di mana bahan sembako terus melambung tinggi, ditambah adanya kenaikan BBM.

Maka harapan bagi buruh/pekerja agar bisa memenuhi kebutuhan ketika merayakan hari raya adalah dengan adanya THR mengingat upah buruh di Jateng maupun nasional terbilang kecil.

“Dalam kondisi masyarakat jawa tengah yang serba sangat sulit saat ini dimana bahan sembako yang terus melambung tinggi ditambah lagi dengan kenaikan BBM akan ini akan semakin sulit dijangkau oleh rakyat kecil khususnya buruh dijawa tengah ,disisi lain upah buruh/pekerja dijawa tengah secara nasional sangatlah kecil maka, THR inilah satu satu nya harapan buruh dijawa tengah agar bisa merayakan hari raya  bersama keluarga walau dalam kesederhaan,” ujar Aulia.

Adapun Bank Indonesia juga sudah  memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 4,7%-5,5% pada 2022, maka seharusnya tidak ada lagi alasan lagi bagi perusahaan untuk menunda pembayaran THR.***

Sharing:

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan