Langgar Aturan Privasi, Meta Didenda 1,2 Triliun Rupiah

ABOUTSEMARANG – Langgar aturan privasi karena fitur pelacakan pengguna, perusahaan Meta atau yang dikenal dengan nama Facebook harus membayar denda sebesar 90 juta dolar AS atau setara Rp1,2 triliun rupiah.

Hal tersebut terjadi setelah salah satu pengguna Facebook menggugat atas pelacakan aktivitas internet pengguna layanannya meski sang konsumen telah keluar dari situs media sosial Facebook selama satu dekade. Hingga akhirnya denda itu dijatuhkan oleh Pengadilan Distrik AS di San Jose, California kepada Facebook.

Melansir Reuters, keputusan Pengadilan Distrik AS di San Jose, California juga mengharuskan Facebook menghapus data-data yang telah dikumpulkan dari hasil pelanggaran privasi tersebut, Rabu (16/2).

Para pengguna menggugat anak usaha Meta berdasarkan undang-undang privasi terkait penyadapan federal dan negara bagian dengan menggunakan plug-in untuk menyimpan cookie yang dilacak ketika mereka mengunjungi situs web luar yang berisi tombol “like” dari layanan Facebook.

Dengan adanya gugatan tersebut, Facebook kemudian diduga mengumpulkan riwayat penelusuran pengguna ke dalam profil yang dijualnya kepada pengiklan.

Kasus tersebut sebenarnya sempat dihentikan pada Juni 2017, tetapi kembali dibawa ke persidangan pada April 2020 oleh pengadilan banding federal yang mengatakan pengguna dapat mencoba membuktikan bahwa perusahaan Meta mendapat untung secara tidak adil dan melanggar privasi para pengguna.

Upaya Facebook selanjutnya untuk mengajukan banding ke Mahkamah Agung AS tidak berhasil.

Meta sebenarnya membantah Facebook melakukan kesalahan tetapi memilih untuk menghindari biaya dan risiko persidangan yang lebih besar sehingga akhirnya membayar denda.

“Penyelesaian adalah demi kepentingan terbaik komunitas kami dan pemegang saham kami dan kami senang untuk mengatasi masalah ini,” kata juru bicara Meta Drew Pusateri.

BACA JUGA :   Awas! Bagikan Nasi Bungkus di Pinggir Jalan Semarang Bisa Didenda

Penyelesaian ini mencakup pengguna Facebook di Amerika Serikat yang antara 22 April 2010 dan 26 September 2011 mengunjungi situs web non-Facebook yang menampilkan tombol “like” Facebook.

Pengacara penggugat berencana untuk meminta biaya hukum hingga 26,1 juta dolar AS setara Rp372 miliar atau 29 persen dari dana penyelesaian dari gugatan yang dimulai pada Februari 2012 itu.

Hingga saat ini Facebook masih menghadapi masalah hukum lainnya berkaitan dengan pelanggaran privasi.

Sebelumnya pada Juli 2019, Facebook diminta untuk meningkatkan perlindungan privasi dalam penyelesaian dengan Komisi Perdagangan Federal AS yang juga mencakup denda 5 miliar dolar AS.

Terbaru, pada Senin (14/2) Facebook justru mendapatkan gugatan dari Kantor Kejaksaan di Texas karena telah menggunakan fitur “Facial Recognition” miliknya di luar ketentuan dan juga dinilai melanggar privasi.

(atn)

Sharing:

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan