Larangan Buka Puasa Bersama Hanya Untuk Pejabat Pemerintahan, Seskab: Publik Diberi Kebebasan

ABOUTSEMARANG – Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan bahwa larangan buka puasa bersama hanya ditujukan kepada para Menteri/pejabat pemerintahan.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi sebelumnya mengeluarkan arahan terkait larangan buka puasa bersama. Sementara Sekretaris Kabinet telah mengeluarkan surat bernomor R-38/Seskab/DKK/03/2023 sebagai tindak lanjut arahan tersebut.

“Saya perlu menjelaskan surat yang dikeluarkan Sekretariat Kabinet berkaitan dengan buka puasa bersama. Yang pertama bahwa (larangan) buka puasa itu atau arahan Presiden itu hanya ditujukan kepada para menko, para menteri, kepala lembaga pemerintah,” kata Pramono Anung dalam keterangan melalui video yang disaksikan melalui YouTube Sekretariat Presiden di Jakarta, Kamis 23 Maret 2023.

Lebih lanjut, Pramono juga menjelaskan bahwa dalam surat yang telah dikeluarkan itu tidak berlaku bagi masyarakat umum.

Sehingga masyarakat masih diberi kebebasan untuk melakukan atau menggelar buka puasa bersama.

Adapun terkait larangan buka puasa bersama bagi pejabat pemerintahan, menurut Pramono tidak kalah penting. Lantaran saat ini aparatur sipil negara tengah mendapatkan sorotan yang sangat tajam dari masyarakat.

Untuk itu, kata  Pramono Anung, Presiden meminta kepada jajaran pemerintah, ASN untuk berbuka puasa dengan pola hidup yang sederhana dan tidak melakukan atau mengundang para pejabat di dalam melakukan buka puasa bersama.

“Sehingga dengan demikian intinya adalah kesederhanaan yang selalu diberikan contoh oleh Presiden itu merupakan acuan yang utama. Demikian,” ujar Pramono.

Sebelumnya beredar surat tertanggal 21 Maret 2023 dengan kop Sekretariat Kabinet bernomor R-38/Seskab/DKK/03/2023 yang bersifat rahasia, yang ditujukan kepada Menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri dan Kepala Badan/Lembaga.

BACA JUGA :   Jadwal Buka Puasa Ramadan 2024 di Salatiga dan Sekitarnya Hari Ini 3 April 2024

Surat itu berisi arahan Presiden Joko Widodo yang berisi tiga poin yakni:

  • Penanganan COVID-19 saat ini dalam transisi pandemi menuju endemi, sehingga masih diperlukan kehati-hatian.
  • Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan kegiatan Buka Puasa Bersama pada bulan suci Ramadhan 1444H agar ditiadakan.
  • Menteri Dalam Negeri agar menindaklanjuti arahan tersebut di atas kepada para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Surat tersebut ditandatangani Sekretaris Kabinet Pramono Anung dengan tembusan kepada Presiden dan Wakil Presiden sebagai laporan.
Sharing:

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan