Menyoal Surat Edaran Menaker, Buruh Kecewa

Jakarta,- Setelah Menaker resmi mengeluarkan surat edaran Tunjangan Hari Raya pada Senin, 12 April 2021 melalui  konferensi pers via video  berhasil memunculkan reaksi dari serikat buruh

Pasalnya, kebijakan terkait pemberian THR selambat-lambatnya 7 hari atau sehari sebelum hari  raya untuk perusahaan yang tidak mampu membayar membuat perusahaan dapat bernaung dalam surat edaran tersebut

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, Mirah Sumirat mengaku kecewa atas keputusan Kemnaker tempo hari

Mirah berpendapat bahwasannya edaran  pemerintah berikan dapat menjadi tameng perusahaan untuk menghindari kewajiban membayar tunjangan pada pekerjanya

“Tuntutan kami adalah jangan ada surat edaran. Karena dengan itu, pengusaha yang sebelumnya mampu bayar THR jadi punya peluang untuk berlindung dan tidak membayarkan THR secara penuh,” jelas Mirah.

Adanya surat edaran itu justru membuat perusahaan dapat memutuskan secara sepihak untuk membayarkan THR dengan cara mencicil

Sebab alasan itulah yang membuat buruh sejak awal secara tegas meminta kepada pemerintah untuk mengacu pada Undang-undang Ketenagakerjaan tanpa perlu surat edaran

Sharing:

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan