Perusahaan Telat Bayar THR, Pemerintah : Akan Ada Sanksi Administratif

Jakarta,-  Kementerian Ketenagakerjaan resmi mengatur sistem pembayaran Tunjangan Hari Raya 1442 H dalam Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021.

Menaker Ida Fauziah akan mengenakan sanksi dan denda kepada Perusahaan yang berusaha mangkir untuk melakukan pembayaran tunjangan

Ida mengatakan bahwa buruh atau karyawan harus sudah menerima Tunjangan Hari Raya selambat-lambatnya 7 hari sebelum hari raya Idul Fitri.

Hal tersebut sesuai dengan PP Nomor 36 Tahun 2021 Pasal 9 terkait tunjangan hari raya (THR) keagamaan yang wajib diberikan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh, dan dibayarkan paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan.

Ia pun menegaskan bahwa pemerintah telah memberikan dukungan kepada pengusaha terkait upayanya dalam memulihkan ekonomi akibat pandemi Covid-19 agar perekonomian masyarakat dapat bergerak kembali

“Untuk itu diperlukan komitmen pengusaha untuk membayar THR secara penuh dan tepat waktu” katanya dalam konferensi pers virtual pada senin 12 April 2021.

Ida menambahkan beberapa hal terkait ketidakmampuan pengusaha dalam membayar tunjangan wajib membicarakannya dengan pekerja/buruh untuk mencapai kesepakatan.

Adapun kesepakatan harus dibuat secara tertulis mengenai waktu pembayaran THR dengan disertai jatuh tempo pembayaran yakni sebelum hari raya tahun 2021,

Sharing:

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan