PPKM Berlanjut, Pelaku Usaha Perjalanan Pariwisata Pati Pasang Bendera Putih

ABOUTSEMARANG – Perpanjangan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dirasa begitu memberatkan para pelaku usaha perjalanan pariwisata di Kabupaten Pati.

Saat ini para pelaku usaha perjalanan pariwisata mengaku sudah menyerah dengan kondisi yang ada. Ini karena pemerintah menutup seluruh objek wisata di Pati dan di Jawa Tengah selama pandemi yang membuat mereka tidak lagi bisa bekerja.

Sikap menyerah itu ditunjukkan dengan menggelar aksi damai pada Kamis (22/7). Para pelaku usaha perjalanan pariwisata mengibarkan bendera putih di delapan bus pariwisata dan dibawa berkeliling ke kota Pati.

Selain bendera putih berukuran besar,di badan bus juga turut ditempel spanduk berisi aspirasinya ”PPKM Diperpanjang, Pelaku Pariwisata Sekarat” dan ”PPKM Diperpanjang Pengusaha Piknik Kembali Mumet”.

Dikutip dari Suara Merdeka, konvoi bus yang merupakan aksi gabungan dari Asita Pati, Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI), serta Paguyuban Pelaku Pariwisata Joyo kusumo Pati itu pun sempat berhenti di Alun-alun tepatnya di depan kantor Pendapa Kabupaten Pati.

Klakson Bus juga dinyalakan secara serentak sebagai wujud keluhan mereka terhadap pemerintah. Namun aksi itu tidak berlangsung lama, para pelaku usaha perjalanan pariwisata kemudian segera membubarkan diri.

Kasiadi, Koordinator Lapangan aksi para pelaku usaha perjalanan pariwisata mengaku sudah menyerah dan tidak sanggup lagi dengan kebijakan pemerintah selama PPKM dan perpanjangannya. Mereka mengaku sama sekali tidak mendapatkan pemasukan lantaran objek wisata yang ditutup total.

“Kami menyerah sudah tidak sanggup lagi. Kalau memang pada 26 Juli nanti direlaksasi harapannya kami dapat diperhatikan dan diberi jalan hidup,” terangnya.

Selama bertahan di masa PPKM ini, Kasiadi menyebut tidak sedikit para pelaku usaha perjalanan pariwisata yang menjual aset termasuk busnya untuk menutup biaya operasional.

Belum lagi sebagian besar pelaku usaha yang memang memiliki tanggungan kredit yang harus dibayarkan setiap bulannya. Bahkan sekitar 95 persen karyawan sudah di rumahkan sejak setahun lalu.

”Karena mau work from home juga tidak mungkin karena memang tidak pernah memberangkatkan wisata. Tetap harus membayar angsuran sementara pendapatan tidak ada. Relaksasi pun dikembalikan ke bank atau leasing masing-masing. Kenyataannya, hampir semua teman-teman mengakui bahwa hampir tidak ada peran pemerintah dalam hal ini,” ujarnya.

Sehingga, dia benar-benar berharap pada 26 Juli mendatang saat pelonggaran PPKM diharapkan memperhatikan pelaku wisata. Namun jika penutupan tempat wisata tetap dilakukan bukan tidak mungkin akan ada aksi yang lebih besar.

”Kalau saat ini aksi damai, tapi apabila masih sama. Akan kami naikkan levelnya, biar seperti PPKM,” sesalnya. (red)

Sharing:

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan