Respon Keluhan Masyarakat, Pemerintah Akan Perketat Arus Masuk Barang Impor ke Indonesia

ABOUTSEMARANG – Peraturan terkait arus masuk barang impor akan segera diperketat.

Langkah tersebut diambil sebagai upaya pemerintah dalam merespon keluhan dari asosiasi dan masyarakat akibat barang impor yang membanjiri pasar tradisional.

Diketahui itu juga berdampak pada sepinya pasar tradisional lantaran terjadi peningkatan barang impor yang dijual di e-commerce.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengatakan kondisi tersebut dapat mengganggu pangsa pasar produk dalam negeri.

“Nah (barang) yang impor ini tentunya akan mengganggu pangsa pasar produk dalam negeri, kemudian maraknya impor ilegal pakaian bekas, dan di sektor industri tekstil juga terjadi PHK,” kata Airlangga seusai mengikuti rapat tentang pengetatan arus masuk barang impor di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (6/10/2023).

Dengan demikian, kata Airlangga, pemerintah mengambil langkah penertiban berbagai peraturan untuk memperketat masuknya barang impor komoditas tertentu.

Di antara komoditas itu mencakup mainan anak- anak, elektronik, alas kaki, kosmetik, barang tekstil, obat tradisional dan suplemen kesehatan, pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, serta produk tas.

“Jumlah kode HS yang diubah ada 327 kode pos untuk produk tertentu, untuk pakaian jadi ada 328 kode pos, tas ada 23 kode HS. Dan saat ini yang sifatnya post border diubah menjadi border dengan persetujuan impor dan laporan surveyor,” kata Airlangga.

Untuk diketahui, Indonesia sendiri sudah menangani beberapa komoditas, baik yang merupakan barang larangan dan/pembatasan (lartas) yakni 60 persen dan non lartas yaitu 40 persen.

Pemerintah juga melakukan pengawasan terhadap importir umum terkait penegakan aturan post border menjadi border, serta memperdalam langkah penerimaan di border agar service level agreement dan responsnya tetap sehingga tidak menambah dwelling time.

BACA JUGA :   PPKM Level 1 Jateng-DIY Diperpanjang Hingga 21 November 2022, Berikut Aturan Terbarunya

Pengawasan lartas border yaitu pengawasan yang dilakukan oleh petugas bea cukai di kawasan pabean.

Sedangkan pengawasan post border dilakukan setelah keluar kawasan pabean dan telah beredar di masyarakat (peredaran bebas/pasar) yang diawasi oleh kementerian/lembaga terkait.

Indonesia merupakan negara dengan dwelling time terbaik kedua setelah Singapura, dengan waktu yang dihitung sejak peti kemas dibongkar di atas kapal hingga barang keluar dari pelabuhan yakni 3,2 hari.

Airlangga menyebut bahwa perubahan kebijakan post border menjadi border akan diikuti dengan perbaikan regulasi dari kementerian/lembaga terkait.

Perubahan dan perbaikan regulasi akan segera dilakukan oleh Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Badan POM, Kementerian Kesehatan, Kementerian ESDM, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika.

“Bapak Presiden (Joko Widodo) minta agar peraturan menteri turunannya ini bisa segera direvisi dalam dua minggu,” tutur Airlangga.***

Sharing:

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan