Tanggulangi Banjir, World Bank Akan Bantu Normalisasi Sungai Plumbon Semarang

ABOUTSEMARANG – World Bank berencana akan membantu pembiayaan normalisasi Sungai Plumbon. Normalisasi ini dilakukan sebagai salah satu upaya dalam menanggulangi banjir di Kota Semarang.

Wali Kota Semarang, Hevearita G. Rahayu mengatakan dari hasil tinjauan Menteri PUPR saat banjir yang melanda Kota Semarang pada awal Januari lalu, dinilai memang perlu adanya normalisasi.

Pasalnya, setelah dilihat memang kondisinya tidak seimbang antara Sungai Plumbon dan Sungai Beringin yang sudah dilakukan normalisasi terlebih dahulu.

“Sungai Beringin diameternya sudah 50 meter. Sedangkan, sungai plumbon masih kecil. Sehingga, direncanakan ada normasasi sungai Plumbon mulai 2023 ini,” kata Ita, sapaan akrabnya, Minggu (2/7).

Ita menjelaskan untuk anggaran yang akan digunakan dalam normalisasi sungai plumbon ini akan dibantu oleh World Bank. Ia mengaku sudah ada komunikasi dan koordinasi antara Pemkot Semarang, Kementerian PUPR dan pihak World Bank.

Tidak seperti jika menggunakan anggaran APBN, pembangunan yang akan menggunakan anggaran dari World Bank ini akan melalui sejumlah tahapan.

“Ada tahapan-tahapan terkait masyarakat yang kena dampak,” jelasnya.

Tak hanya normalisasi Sungai Plumbon, sambungnya, revitalisasi rumah pompa Sungai Tenggang juga akan dibantu World Bank.

Rencananya, akan ada penambahan pompa di Sungai Tenggang untuk penanggulangan banjir di wilayah timur. Saat terjadi banjir, kapasitas pompa di Sungai Tenggang tidak sesuai sehingga diperlukan penambahan pompa.

“Sistemnya (bantuan dari World Bank) tidak tahu, itu Kementerian yang tahu. Tahunya, kami dapat bantuan dari World Bank,” bebernya.

Lebih lanjut, Ita mengatakan untuk kewajiban Pemkot Semarang adalah melakukan pembebasan lahan guna normalisasi sungai plumbon. Ia mengaku akan memprogramkan hal tersebut.

BACA JUGA :   Wali Kota Semarang Dorong Pihak Swasta Rutin Gelar Aksi Sosial Dalam Momentum Pemulihan Ekonomi

“Pembebasan baru dibuat SK tim. Nanti pembebasannya ada tahapan. Ada pembuatan SK tim, rapat BPN, peta bidang, keluar appraisal, baru ganti rugi,” terangnya. (***)

Sharing:

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan